Cara UMKM Bisa Ajukan Pembebasan PPh Final 0,5 Persen

Dari April hingga September 2020, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang 0,5 persen dari total cakupan kampanye pemerintah selama 6 hingga 6 bulan. %% bisa mendapatkan pengurangan pajak penghasilan final (PPH). Pemerintah telah mengadopsi kebijakan ini untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat meluasnya epidemi COVID-19.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44 / PMK.03 / 2020 tentang Promosi Pajak untuk Wajib Pajak yang Terkena Penyakit Corona Virus 2019 sudah ada.

Mengutip PMK, ada kebutuhan pada Rabu (17/6/2020) untuk bisnis, UMKM untuk dapat bersantai dan bersantai sebanyak 4,8 miliar per tahun.

Cara mengajukannya berdasarkan Pasal 7, publisitas umum tertentu dari wajib pajak (WP) atau UMKM, adalah dengan menyerahkan laporan tentang realitas PPh final yang dilakukan oleh pemerintah melalui halaman www.pajak.go.id.

Sebelumnya, bisnis UMKM harus menyerahkan sertifikat PP 23 untuk memanfaatkan insentif pajak ini.

Pemerintah membawa laporan tentang realitas pajak penghasilan final, yang mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar atau diperoleh oleh wajib pajak yang diterima sehubungan dengan transaksi dengan pemotong atau pengumpul.

Insentif pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah didasarkan pada laporan yang diajukan oleh wajib pajak, selama wajib pajak memiliki sertifikat sebelum laporan diserahkan.

Pajak yang dipungut atau pemungut pajak harus dicap dengan surat pembayaran pajak atau stempel yang dicap dengan kode tagihan dicap atau “Pembayaran akhir oleh pemerintah dari ekspor nomor PMK …./PMK.03/2020” atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *